Gapasdap Minta Target Zero ODOL 2023 Tak Ditunda Lagi

46

Gapasdap Minta Target Zero ODOL 2023 Tak Ditunda Lagi

Pengusaha angkutan logistik berharap tidak ada lagi penundaan kebijakan terkait over dimension and over loading atau Zero ODOL pada 1 Januari 2023. Selain menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang meregang banyak nyawa, juga banyak kerugian lainnya yang diakibatkannya.

Beberapa imbasnya seperti lambatnya arus pengiriman barang, mengurangi keawetan pada truk pengangkut barang, hingga adanya permasalahan dokumentasi dan pengecekan seperti di pelabuahan ataupun terminal adalah contoh dampak negatif ketika muatan telah overload.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta bahwa rencana penertiban kendaraan barang over dimension and over loading atau Zero ODOL pada 1 Januari 2023 tidak ditunda lagi. Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan penanganan terkait penerapan batasan berat dimensi kendaraan atau disingkat ODOL yang menggunakan jasa penyeberangan di Indonesia sampai saat ini masih belum efektif.

“Padahal kita semua tahu mengenai potensi bahaya yang ditimbulkan akibat kendaraan yang ODOL baik sewaktu di darat ataupun saat di pelayaran,” katanya dalam acara pelantikan pengurus baru DPP Gapasdap 2021-2026 di Jakarta dilangsir bisnis.com, Kamis (3/2/2022) malam.

Menurut Khoiri, muatan kendaraan yang ODOL itu akan mengakibatkan kapal jadi tidak stabil, konstruksi kapal jadi mudah retak dan patah, juga banyak komponen kapal yang tidak dapat bekerja optimal sehingga sangat membahayakan keselamatan bagi pelayaran. 

Dengan begitu, dia memohon supaya ada penegakan hukum yang tegas kepada kendaraan ODOL. Selain pada itu, dia juga berharap rencana target Zero ODOL 2023 tersebut tidak mengalami suatu penundaan dalam pemberlakuannya. 

“Kami juga usulkan supaya dibuatkan Peraturan Presiden guna memback up kewenangan kontrol penuh dari Kemenhub itu supaya Peraturan Menteri Perhubungan yang telah akan dijalankan pada 1 Januari 2023 yang sudah mengalami penundaan dari 1 Januari 2021 tidak lagi mendapatkan tawaran [penundaan] dari Kementerian lain, sehingga dengan adanya Perpres maka Kemenhub mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut selain menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang meregang banyak nyawa, banyak kerugian lainnya yang diakibatkannya oleh keberadaan truk ODOL.

Baca Juga :  Sislognas Tidak Jalan, Program Pemerintah Menurunkan Biaya Logistik Susah Tercapai

Kerugian yang dimaksud adalah mulai dari kerusakan infrastruktur, polusi udara, sampai menyebabkan ketidakadilan dalam usaha pengangkutan logistik. Bahkan, ia mengatakan penyelenggaraan truk ODOL masuk kategori tindakan korupsi.

“Hampir setiap hari terbit berita tentang kecelakaan truk ODOL. Entahlah sudah berapa ribu nyawa meregang di jalan raya diakibatkan beroperasinya truk ODOL. Penyelenggaraan truk ODOL masuk kategori tindakan korupsi, merugikan negara tidak langsung,” tegasnya. Menurutnya, harus ada komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan guna menertibkan operasi truk ODOL menuju Zero ODOL 2023. Terlebih, pengusaha truk dan pemilik barang adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam hal penertiban pelanggaran ini.