Pemerintah Pastikan Kebijakan Zero ODOL Berlaku 1 Januari 2023, Kemenhub Terus Lakukan Persiapan

48

Pemerintah Pastikan Kebijakan Zero ODOL Berlaku 1 Januari 2023, Kemenhub Terus Lakukan Persiapan

Pemerintah melalui  Kementerian Perhubungan( Kemenhub) memastikan penerapan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Load( ODOL) pada 1 Januari 2023. Terlebih, kebijakan Zero Odol tersebut semenjak 2017 sudah mengalami penundaan sebanyak 5 kali. Perihal ini mengingat kendaraan Odol menimbulkan berbagai akibat yang sangat besar serta merugikan. Salah satunya, penghematan anggaran rata- rata sebesar Rp 43, 45 triliun per tahun. Salah satunya merupakan dapat dihemat bila tidak terjadi ODOL pada jalan Tol, nasional, serta provinsi adalah rata- rata sebesar Rp 43, 45 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi yang dilansir kontan. co. id menyampaikan, berbagai langkah persiapan sudah dimulai oleh pemerintah sebelum kebijakan larangan ODOL berlaku. Mulai dari sosialisasi serta kampanye keselamatan berkendara ke semua asosiasi logistik, kemudahan buat melakukan normalisasi untuk kendaraan ODOL, serta integrasi sistem pengawasan baik di internal ataupun eksternal.

Tidak cuma itu, lanjut ia, kendaraan ODOL mempengaruhi pada proyek KPBU infrastruktur jalan, mengurangi daya saing internasional kerana kendaraan ODOL tidak bisa melewati PLBN, ketidakadilan dalam usaha pengangkutan arang, tinggi biaya operasional kendaraan, menimbulkan kerusakan komponen kendaraan, memperpendek usia kendaraan, menimbulkan polusi udara yang lewat batas.

“ Semua perihal itu menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas jalan. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan kebijakan Zero ODOL tersebut semenjak 2017. Jadi telah saatnya menertibkan ODOL,” tegas Popik di sela webinar SHNet berjudul Dialog Publik: Kesiapan Pemerintah dan Industri Menghadapi Indonesia Bebas ODOL 2023, Senin( 20/ 12).

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan M Popik Montanasyah juga menambahkan dan juga menilai polemik ODOL tidak perlu ada, bila tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan persyaratan safety. Tidak cuma itu, Kemenhub mendukung pergerakan ekonomi yang penuhi persyaratan serta keamanan di jalan.

Baca Juga :  Kemenhub Tambah Angkutan Udara Perintis Tahun Ini

” Jadi mana yang kita pilih? tetap mendistribusikan logistik dengan kendaraan ODOL ataupun mengurangi kecelakaan lalu lintas serta kerugian infrastruktur dengan mengikuti peraturan? lalu apakah kita mentolerir pelanggaran yang berdampak pada safety serta kerugian infrastruktur?,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tatang Yuliono menambahkan penerapan kebijakan Zero ODOL sudah mengalami penundaan sebanyak 5 kali semenjak 2017.

Kemenko Perekonomian mempunyai beberapa catatan terhadap rencana kebijakan ODOL tersebut. ODOL ialah suatu bentuk pelanggaran hukum yang wajib dilakukan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan.

“ Implementasi kebijakan Zero ODOL tidak secara seketika diberlakukan, sebab telah lewat beberapa kali penundaan. Implementasi kebijakan Zero ODOL 2023, wajib bisa ditegakan,” tambahnya.

Tetapi, lanjut ia, dalam masa transisi 2021- 2023 diberikan toleransi sehingga tidak merugikan industri serta memberikan waktu yang cukup kepada industri buat melakukan penyesuaian. Perlu diberikan insentif, baik fiskal serta nonfiskal buat industri dalam upaya menerapkan implementasi kebijakan Zero ODOL.

Penegakan kebijakan Zero ODOL diharapkan jadi peluang penngembangan sistem transportasi Multimoda dalam mendistribusikan barang melalui penggabungan moda transportasi darat dengan moda yang lain.

“ Terlebih penghapusan ODOL merupakan amanat UU Nomor. 22/ 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” tutupnya.

“ Kendaraan ODOL mempunyai tingkat kecelakaan yang besar serta sudah mendapat respons penolakan dari semua elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” ucap dia, Sabtu( 29/ 1).

Dia berpendapat, tiap kebijakan pemerintah dalam melarang kendaraan ODOL pasti terdapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah juga selalu membuka diri untuk berdiskusi dengan pihak- pihak yang masih menolak terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah pula sadar bakal ada dampak sosial serta ekonomi yang timbul dari kebijakan Zero ODOL tersebut.

Baca Juga :  Gapasdap Minta Target Zero ODOL 2023 Tak Ditunda Lagi

Tetapi, untuk Kemenhub, keselamatan lalu lintas tidak dapat ditawar- tawar. Kerugian materil serta non materil jauh lebih besar ketika terjadi insiden kecelakaan akibat kendaraan ODOL.“ Tidak hanya memakan korban jiwa, pastinya kerugian materi yang wajib ditanggung pengusaha sangat besar, ditambah lagi terdapat sanksi pidana yang berat sesuai regulasi yang berlaku,” cerah Budi.

Lebih lanjut, penerapan zero ODOL di awal tahun 2023 nanti hendak dilakuakn di seluruh jalan tol serta non tol Indonesia. Kebijakan ini pula berlaku di pelabuhan laut ataupun penyeberangan.

Secara teknis, Kemenhub lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah mengambil beberapa langkah persiapan menyongsong kebijakan zero ODOL. Di antara lain adalah optimalisasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor( UPPKB) di seluruh Indonesia, integrasi sistem pengawasan mulai dari BLUe, ETLE, E- Tilang, serta lain- lain buat penegakan hukum, implementasi teknologi Weight In Motion( WIM), serta lain sebagainya.

Ada pula sanksi terhadap pelanggaran zero ODOL diatur sesuai UU Nomor 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan( LLAJ) semacam penilangan, transfer muatan, sampai tidak diizinkannya kendaraan pelanggar meneruskan perjalanan.