Pemerintah Serius Berantas Truk ODOL: Sanksi Diperluas, Tidak Hanya Hukum Sopir

57
foto:antara

Pemerintah Serius Berantas Truk ODOL: Sanksi Diperluas, Tidak Hanya Hukum Sopir

Dalam rangka antisipasi kendaraan Over Dimension Over Loading( ODOL),

penerapan teknologi Weigh in Motion( WIM) di jalan tol resmi berlaku. Penerapan WIM di jalan tol sesuai dengan Pesan Edaran( SE) Menteri Perhubungan No 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang atas Pelanggaran Ukuran Lebih dan Pelanggaran Muatan Lebih di Jalan Tol.

Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menindak pelanggaran truk ODOL( Over Dimension Over Load). Kementerian Perhubungan selaku regulator bakal memperluas sanksi untuk pelanggaran truk ODOL. Nantinya hukuman tidak hanya dikenakan kepada sopir truk terkait, tetapi bisa juga kepada operator, karoseri, malahan hingga dealer.

Diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, DPR sudah mengusulkan revisi Undang- undang No 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan supaya masuk dalam Program Legislasi Nasional( Prolegnas). Budi pula menegaskan kalau truk ODOL jadi tanggung jawab bersama yang wajib dituntaskan oleh seluruh pihak yang terkait.

” ODOL ini saat ini terus menjadi kuat menggemanya, jadi agenda kita bersama yang wajib dituntaskan oleh seluruh pihak. Tidak oleh pemerintah, namun juga termasuk seluruh stakeholder terkait,” kata Budi dilangsir detik.com disaat berikan kata sambutan secara virtual dalam opening ceremony Hino Total Support Customer Center( HTSCC) di Purwakarta( 27/ 1/ 2022).

” Kemarin kami baru saja mendampingi Pak Menteri Perhubungan( Budi Karya Sumadi) di Komisi V DPR, di mana saat ini ini telah diusulkan oleh Komisi V DPR kepada Baleg( Badan Legislasi) untuk adanya revisi UU 22 masuk dalam Prolegnas. Jadi jika sudah seperti ini, tidak sangat lama tentunya Baleg bakal menyetujui untuk merevisi UU 22,” sambung Budi.

Baca Juga :  Gapasdap Minta Target Zero ODOL 2023 Tak Ditunda Lagi

Budi pula berkata kalau telah terjalin kesepakatan dengan Korlantas Polri guna penguatan percepatan penanganan ODOL. Bagi Budi, nantinya sanksi untuk truk ODOL bakal diperluas, tidak hanya menyasar sopir truk semata.

” Penguatan itu di antara lain yakni sanksi yang diperberat, sanksi denda akan lebih besar, kemudian sanksi hukuman barang kali juga dapat kita terapkan. Setelah itu berikutnya sanksi bakal kita perlebar. Tidak kepada pengemudinya saja, tetapi bisa pula kepada operatornya, serta yang ketiga bisa juga kepada dealer- dealernya, ataupun juga karoserinya,” jelas Budi.

Budi juga berkata kalau pihak Kemenhub tadinya sudah melaksanakan pertemuan dengan dealer- dealer kendaraan logistik di Indonesia selaku upaya buat menghindari truk ODOL berkembang produktif.

” Beberapa bulan lalu saya telah ketemu dengan semua dealer kendaraan logistik di Indonesia, dan saya telah menekankan tidak ada dealer- dealer yang masih menjual ataupun kemudian memajang, ataupun mempresentasikan kendaraan barang terutama logistik, terutama yakni dump truck, dengan besar bak truk ataupun lebar serta panjang tidak compare dengan regulasi,” kata Budi.

” Saya juga meminta tidak ada lagi dealer yang mempersiapkan brosur kendaraan- kendaraan yang tidak sesuai regulasi. Jika masih terjadi, saya dengan terpaksa bakal menerapkan Pasal 277 sebelum revisi UU 22. Jadi pemerintah sangat serius( memberantas truk ODOL),” tukas Budi.

Baca juga mengenai efek ODOL dalam biaya pengelolaan ban kendaraan dan bagaimana sebaikanya langkah pemerintah berantas truk odol dalam bentuk kampanye.