Sislognas Tidak Efektif, Indonesia Darurat Regulasi Logistik

48

Sislognas Tidak Efektif, Indonesia Darurat Regulasi Logistik

Disaat ini sektor logistik Indonesia hadapi darurat regulasi. Implementasi Perpres 26/ 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional( Sislognas) sebagai payung hukum sektor logistik yang dikeluarkan nyaris 10 tahun lalu dinilai masih belum efektif dalam menangani permasalahan logistik di Indonesia. Tanpa regulasi yang efektif, bermacam isu dalam sektor logistik bakal sulit teratasi, SCI mengusulkan dan kembali menyampaikan 3 rekomendasi utama pengembangan sistem logistik, guna meningkatkan kualitas di masa pandemi.

Supply Chain Indonesia( SCI) menilai implementasi Perpres 26/ 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional( Sislognas) sebagai payung hukum sektor logistik yang dikeluarkan nyaris 10 tahun lalu berjalan tidak efektif.

Chairman Supply Chain Indonesia( SCI) Setijadi dilansir bisnis. com menuturkan tanpa cetak biru Sislognas yang efisien, program kementerian/ lembaga dalam bidang logistik bakal sulit direncanakan serta diimplementasikan secara sinergis dan optimal.

” Pada disaat ini sektor logistik Indonesia alami darurat regulasi,” ucapnya, Senin( 7/ 2/ 2022).

Baginya, dalam periode itu, pencapaian road map serta rencana aksi Sislognas rendah dan tidak terdapat evaluasi ataupun pengawasan secara berkala. Apalagi, rencana aksi Sislognas baru tersusun untuk tahap I yakni periode 2011- 2015.

Sebaliknya, rencana aksi tahap II serta III yaitu periode 2016- 2025, lanjutnya, sampai disaat ini belum dirumuskan. Tidak hanya itu, belum terdapat tools evaluasi secara organisasional, sehingga implementasi Sislognas oleh kementerian/ lembaga terkait tidak bisa dievaluasi.

” Dengan begitu, SCI kembali menyampaikan 3 saran utama pengembangan sistem logistik. Pertama, pencabutan Perpres 26/ 2012 serta penetapan regulasi baru minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah supaya lebih kuat implementasinya,” ucap Setijadi.

Baca Juga :  Sektor Logistik Butuhkan Kolaborasi dan Hapus Ego Sektoral

Baginya, penyesuaian wajib dilakukan terhadap dinamika pembangunan, dan perkembangan teknologi serta pola bisnis global.

Setelah itu saran kedua, ialah pembentukan Badan Logistik Nasional guna mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan perbaikan serta pengembangan sistem logistik yang bersifat multisektoral.

Berikutnya, tambah Setijadi, ialah pembentukan UU Logistik sebagai regulasi yang kuat sebab salah satu aspek pemicu implementasi Sislognas tidak efektif yaitu permasalahan hirarki regulasinya.

Lebih lanjut ia menuturkan tanpa regulasi yang efektif, berbagai isu dalam sektor logistik bakal sulit teratasi, semacam biaya logistik yang tinggi, ketidakseimbangan volume muatan antar wilayah, kelangkaan komoditas tertentu, serta tumpang tindih regulasi.

Bukan itu saja, ia menyebut LPI( Logistics Performance Index) bakal lebih rendah daripada negara- negara Asean yang lain. Pada tahun 2018, misalnya, LPI Indonesia bertengger di posisi 46, di bawah Singapore( peringkat 7), Thailand( 32), Vietnam( 39), serta Malaysia( 41).

” Untuk pengembangan sistem logistik, termasuk perbaikan LPI itu, disaat ini tidak terdapat K/ L yang ditugaskan secara khusus dalam regulasi Sislognas. Koordinasi pelaksanaan Sislognas dilakukan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia[KP3EI] 2011- 2025 yang dibubarkan lewat Perpres 82/ 2020, tetapi fungsinya terkait koordinasi Sislognas belum dialihkan,” tutupnya.