Soal Darurat Regulasi Logistik, Ini Pendapat Kadin Indonesia

51

Soal Darurat Regulasi Logistik, Ini Pendapat Kadin Indonesia

Kamar Dagang dan Industri( Kadin) Indonesia menilai pembentukan regulasi logistik wajib betul- betul tepat sasaran dan tidak tergesa- gesa. Suatu regulasi wajib tepat sasaran serta tepat waktu supaya tidak jadi bumerang. Pemerintah tidak harus berlomba- lomba melahirkan sebuah regulasi. Harus dikaji lebih dulu biar tidak terkesan terburu- buru melahirkan regulasi

Perihal itu disampaikan Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan, menjawab statment Supply Chain Indonesia( SCI) yang menyebut kalau Indonesia tengah darurat regulasi logistik.

“ Soal darurat regulasi sesungguhnya bukan cuma logistik yang membutuhkan, namun tidak sedikit pula kepentingan- kepentingan industri yang lain yang sangat memerlukan. Tetapi, wajib diingat regulasi pula jika tidak tepat sasaran dapat menghambat serta menimbulkan biaya tinggi,” kata Akbar kepada Bisnis, Senin( 7/ 2/ 2022).

Sebelumnya, Chairman SCI, Setijadi, mengatakan kalau implementasi Perpres No 26/ 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional( Sislognas) sebagai payung hukum sektor logistik yang dikeluarkan hampir 10 tahun lalu berjalan tidak efektif. Tanpa cetak biru Sislognas yang efektif, program kementerian/ lembaga dalam bidang logistik bakal sulit direncanakan serta diimplementasikan secara sinergis dan optimal. Tanpa regulasi yang efektif, berbagai isu dalam sektor logistik bakal sulit teratasi, seperti biaya logistik yang tinggi, ketidakseimbangan volume muatan antar wilayah, kelangkaan komoditas tertentu, serta tumpang tindih regulasi. Pembentukan UU Logistik sebagai regulasi yang kuat sebab salah satu aspek penyebab implementasi Sislognas tidak efektif ialah permasalahan hirarki regulasinya.

Bagi Akbar, sebuah regulasi wajib tepat sasaran serta tepat waktu supaya tidak jadi bumerang. Kadin Indonesia, lanjutnya, melihat pemerintah tidak harus berlomba- lomba melahirkan sebuah regulasi. Yang terutama, kata dia, yaitu bagaimana memberikan penyelesaian yang dianggap memanglah membutuhkan regulasi, baik di jenjang pusat, antar- kementerian/ lembaga, ataupun di daerah.

Baca Juga :  Bisnis Angkutan Barang 2021, Ongkos Sempat Capai Titik Terendah

“ Ini yang harus dikaji lebih dulu biar tidak terkesan terburu- buru melahirkan regulasi. Kita pula harus berhati- hati serta selektif dalam hal memproduksi regulasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sebagai salah seseorang yang terlibat dalam kelahiran Sislognas, ia mengakui cetak biru tersebut belum terlaksana dengan seutuhnya.

Maka dari itu, sambung Akbar, Kadin Indonesia membentuk badan khusus yang menangani logistik dan rantai pasok nasional. Karena, semangat serta roh Sislognas mayoritas terdapat di badan logistik Kadin Indonesia.

“ Harapan kami, Badan Logistik yang dimotori oleh dunia usaha, dalam hal ini di bawah Kadin Indonesia yang isinya di dalamnya yaitu para pihak yang merancang kelahiran Sislognas ini betul- betul jadi mitra strategis dari pemerintah dalam perihal memberikan solusi yang solutif untuk isu- isu strategis mengenai logistik nasional kita,” tutup Akbar.